Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Perum Bulog memastikan ketersediaan beras di Jawa Barat aman menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini tercatat memiliki stok beras mencapai 590 ribu ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim panen raya 2026.
Kepala Bulog Jawa Barat, Nurman Susilo, menegaskan masyarakat tidak perlu panik atau terpancing isu kelangkaan pangan. “Publik Jawa Barat jangan panik. Stok beras sangat mencukupi untuk kebutuhan hingga musim panen raya 2026,” ujar Nurman, Jumat (28/11/2025).
Stok Nasional Terjamin
Selain Jawa Barat, stok beras nasional juga dipastikan aman. Hingga akhir November 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog tercatat sekitar 3,8 juta ton, cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Dengan kondisi ini, Bulog menegaskan tidak ada kebutuhan impor beras dalam waktu dekat.
Instrumen Kendali Harga
Stok beras di berbagai gudang Bulog Jawa Barat juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian harga dan inflasi pangan. Distribusi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus berjalan, dengan total penyaluran mencapai 59 ribu ton ke pasar hingga saat ini.
Bantuan Pangan untuk Masyarakat
Selain stabilisasi harga, Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk 3,3 juta warga Jawa Barat, masing-masing mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan untuk alokasi Oktober–November 2025. Nurman menambahkan, distribusi dilakukan merata hingga wilayah pesisir dan perbatasan, dengan pemantauan harian untuk menjaga ketahanan pangan.
Siapkan Pasokan Libur Akhir Tahun
Dengan cadangan yang memadai, Bulog berharap stabilitas harga dan pasokan pangan tetap terjaga selama libur akhir tahun. “Kami berharap kondisi cadangan yang memadai ini mampu menjaga stabilitas pasar jelang libur akhir tahun serta mengamankan kebutuhan masyarakat hingga masuk periode panen berikutnya,” pungkas Nurman.
Jawa Barat kini berada dalam posisi aman dari risiko kelangkaan pangan, dengan cadangan yang cukup untuk mendukung program bantuan sosial, intervensi pasar, dan menjaga inflasi pangan tetap terkendali selama periode libur Nataru 2026.
