Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) menyiapkan sejumlah strategi komprehensif untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dipatok sebesar Rp30,1 triliun. Upaya ini didorong oleh kebutuhan pembangunan yang semakin besar serta komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa salah satu strategi utama yang akan ditempuh adalah optimalisasi aset daerah. Pemerintah Provinsi Jabar berencana menggabungkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menciptakan struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, aset-aset strategis Jabar akan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi, termasuk melalui negosiasi ulang terhadap kerja sama dengan lembaga-lembaga bisnis.
Dedi menambahkan bahwa pihaknya juga memperkuat lobi ke pemerintah pusat agar Jawa Barat mendapatkan stimulus serta dana transfer yang proporsional. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar dianggap memiliki peran penting bagi kesuksesan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat diperlukan agar postur anggaran daerah dapat berjalan optimal.
Selain stimulus, lobi juga dilakukan terkait adanya pemotongan dana bagi hasil sebesar Rp600 miliar per tahun. Pemdaprov berharap pengurangan tersebut dapat ditinjau kembali karena berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.
Pendapatan APBD 2026 nantinya akan difokuskan pada sejumlah kebutuhan strategis masyarakat. Di bidang infrastruktur jalan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,8 triliun. Sementara untuk pembangunan unit sekolah baru disiapkan anggaran Rp500 miliar. Penerangan jalan umum (PJU) mendapat porsi Rp473 miliar, sedangkan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu dialokasikan sebesar Rp78 miliar.
Ada beberapa titik infrastruktur yang menjadi prioritas utama untuk mengurangi kemacetan parah, terutama di kawasan perkotaan dan jalur transportasi padat. Di Bekasi, pemerintah akan mempercepat pembangunan jembatan layang Bulak Kapal. Di Karawang Barat, dibutuhkan pembangunan jembatan di atas jalan nasional untuk mengatasi bottleneck. Sementara di Cimahi, underpass Gatot Subroto menjadi agenda strategis. Di wilayah Padalarang, proses pembebasan lahan untuk akses stasiun Kereta Cepat di Kota Baru Parahyangan harus segera dituntaskan. Adapun di Bogor, pembangunan lanjutan jalur Puncak 2 menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemacetan.
Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut akan menggunakan skema pembiayaan multi-year untuk periode 2026–2027. Skema ini dipilih agar pembangunan tidak terbatas pada satu tahun anggaran dan dapat diselesaikan secara tuntas.
Selain proyek-proyek besar, Pemdaprov Jabar juga berfokus pada peningkatan infrastruktur desa. Pada 2026, pemerintah akan membangun langsung jalan desa menggunakan beton dengan sistem swakelola. Tenaga masyarakat desa akan dilibatkan secara langsung, sehingga selain mempercepat pembangunan, program ini juga dapat memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Menurut Dedi Mulyadi, strategi ini menjadi bagian dari visi besar Jawa Barat: menghadirkan pembangunan yang merata, modern, dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi aset, percepatan infrastruktur, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat desa, pemerintah optimis target APBD 2026 dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga Jabar.
