Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Rentetan bencana alam yang melanda Indonesia, mulai dari banjir bandang di Aceh dan Sumatera hingga longsor dan banjir di berbagai wilayah Jawa Barat, membuat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengambil langkah serius. Melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sabilulungan Ngarawat Bumi” atau Gotong Royong Merawat Bumi, partai berlambang banteng itu mengajak berbagai pihak merumuskan langkah nyata penyelamatan lingkungan.
FGD yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Sabtu (6/12/2025), menghadirkan pakar lingkungan, aktivis, perwakilan Walhi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, serta akademisi dari berbagai kampus.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa bencana yang terus berulang bukan sekadar musibah alami, melainkan konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang sudah sangat kritis.
“Hampir setiap hari kita mendengar banjir di Cililin, Baleendah, Dayeuhkolot, Sukabumi, dan banyak daerah lain di Jabar. Kondisi ini mirip dengan yang terjadi di Sumut, Sumbar, bahkan Malang. Ini bukan kebetulan, tapi konsekuensi dari lahan kritis yang terus meluas,” ujarnya.
Mengutip data Walhi Jawa Barat, Ono memaparkan bahwa hanya 20 persen hutan di Jabar yang masih utuh, sementara 80 persen lainnya dalam kondisi rusak berat. Program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis yang berjalan puluhan tahun ternyata belum mampu mengerem tingkat kerusakan.
“Ini menunjukkan ada yang salah dalam pendekatan dan eksekusi program selama ini,” katanya.
Lebih memprihatinkan lagi, alokasi anggaran lingkungan hidup dalam APBD Jawa Barat 2026 hanya sebesar 0,46 persen. Jumlah tersebut hampir seluruhnya diarahkan untuk pemulihan pasca-bencana, bukan pencegahan.
“Anggaran pencegahan dan mitigasi hampir tidak ada. Padahal, mencegah jauh lebih murah dan efektif daripada terus-menerus memadamkan kebakaran setelah rumah terbakar,” kritik Ono yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jabar.
Melalui FGD “Sabilulungan Ngarawat Bumi”, PDI Perjuangan Jawa Barat ingin bergerak dari wacana menuju aksi nyata. Ono menegaskan bahwa partai harus mampu memberikan kontribusi strategis, terutama dengan sumber daya legislator dan kepala daerah yang dimiliki.
“Kami tidak ingin lagi bicara data dan konsep yang bagus di atas kertas. Kami ingin tahu aksi konkret apa yang harus dilakukan partai politik, khususnya PDI Perjuangan, dengan segala kekuatan legislatif dan kepala daerah kami di 27 kabupaten/kota se-Jabar,” tuturnya.
FGD ini menjadi langkah awal PDIP Jabar untuk mendorong perubahan kebijakan, peningkatan anggaran lingkungan, dan penguatan program mitigasi bencana agar Jawa Barat tidak terus terjebak dalam siklus bencana yang berulang.
