Contributor 
Bandung, HarianJabar.cm – Suasana Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) memanas. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk kantor Bupati dan DPRD Bandung Barat, Senin pagi, membawa satu tuntutan utama: bersihkan mafia anggaran dari jantung birokrasi.
Mereka datang tidak sekadar orasi. Spanduk dibentangkan, poster bertuliskan kecaman terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dikibarkan tinggi. Teriakan “Usut tuntas mafia anggaran!” bergema di halaman kantor pemerintahan, menyuarakan keresahan yang selama ini mereka pendam.
Tudingan Keras: Ada Pengaturan Jabatan dan Proyek
Dalam orasinya, Asep Herna, koordinator aksi, menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan Bandung Barat kini telah dikuasai kelompok kepentingan tertentu. Ia menyebutkan adanya indikasi kuat jual-beli jabatan, mutasi pejabat yang tidak berdasarkan kinerja, serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami menduga kuat ada praktik kotor: data dimanipulasi, audit diatur, dan jabatan strategis hanya untuk orang dekat,” teriak Asep di depan massa.
13 Tuntutan Rakyat: Dari Transparansi hingga Reformasi
Dalam aksi tersebut, massa membawa 13 poin tuntutan. Di antaranya:
- Transparansi dalam pengelolaan APBD
- Evaluasi total mutasi dan promosi jabatan
- Penindakan tegas terhadap oknum pejabat korup
- Audit independen terhadap proyek-proyek strategis daerah
Pemerintah: Aspirasi Akan Disampaikan ke Bupati
Menyikapi aksi tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda KBB, Rini Sartika, menerima langsung perwakilan massa. Ia menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan segera disampaikan kepada Bupati Bandung Barat.
“Kami mencatat seluruh tuntutan dan akan memprosesnya sesuai jalur yang ada,” ujarnya singkat kepada wartawan.
Aksi Bukan yang Pertama
Aksi ini memperpanjang deretan unjuk rasa yang terjadi di Bandung Barat dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) juga pernah menuntut pencopotan pejabat Dinas PUTR terkait temuan BPK senilai lebih dari Rp 4 miliar.
Isu lain yang pernah mencuat adalah kritik terhadap DPRD KBB yang melakukan kunjungan kerja di tengah krisis anggaran, memicu kemarahan publik dan buruh yang sempat menggeruduk gedung dewan.
Harapan Publik: Bukan Sekadar Diterima, Tapi Direspons Nyata
Aksi ini menunjukkan bahwa warga Bandung Barat tidak lagi tinggal diam. Mereka menuntut pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel. Bagi massa, sekadar menerima aspirasi tidak cukup — yang dibutuhkan adalah tindakan nyata.
Jika Pemkab Bandung Barat ingin memulihkan kepercayaan publik, maka langkah bersih-bersih birokrasi bukan lagi opsi, tapi keharusan.
