Bekasi, HarianJabar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah menyiapkan berbagai strategi untuk menekan defisit anggaran daerah yang mencapai Rp1,3 triliun pada tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kestabilan keuangan dan memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal.
Bupati Bekasi , Eka Supria Atmaja, menjelaskan bahwa defisit anggaran tersebut merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dengan perencanaan matang dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien.
“Kami sedang menyusun langkah strategis untuk mengurangi defisit, baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maupun pengendalian belanja daerah,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Strategi Pengelolaan Anggaran
Pemkab Bekasi berencana meningkatkan optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lain yang sah. Selain itu, dilakukan efisiensi belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Kami juga akan melakukan audit internal dan evaluasi program yang belum prioritas agar anggaran bisa dialokasikan secara tepat sasaran,” tambah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bekasi, Sudarsono.

Dukungan Pemerintah dan DPRD
Pemkab Bekasi berkoordinasi intensif dengan DPRD untuk menyusun kebijakan fiskal yang tepat, termasuk pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang realistis dan transparan.
Ketua DPRD Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M. , menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkab dalam menekan defisit dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Kami siap mengawal dan memberikan masukan agar pengelolaan anggaran daerah semakin akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Pemkab Bekasi berharap strategi yang disusun dapat mengatasi defisit dengan baik sehingga pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain tidak terhambat.
